Budha Garis Keras Protes Menentang Rencana Pemberian Kartu Putih untuk Warga Rohingya
Penganut Budha garis keras di Myanmar melakukan aksi protes terhadap rencana pemerintah untuk memberikan hak kewarganegaraan bagi umat muslim minoritas Rohingya pada hari minggu 19/03 seperti dimuat oleh Kantor Berita Kemanusiaan senin 20/3/17.
Dilaporkan VOA, senin 20/03, Aksi protes ini terjadi setelah Komisi Penasehat Rakhine yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB, Kofi Annan meminta Pemerintah Myanmar untuk menimbang kembali program yang gagal untuk memverifikasi umat muslim minoritas Rohingya mendapatkan hak kewarganegaraan dan mencabut larangan larangan tentang pergerakan bebas.
Usulan itu disambut baik oleh pemerintah sipil baru yang dipimpin PN Aung San Suu Kyi, dan mengatakan usulan untuk memberikan hak warga negara bagi minoritas Rohingya akan segera diberlakukan.
Diketahui, Rakhine merupakan salah satu negara bagian Myanmar yang termiskin yang menjadi tempat tinggal bagi satu juta umat muslim minoritas Rohingya yang tidak punya hak kewarganegaraan.
Mayoritas warga Rakhine dan Umat Budha diseluruh myanmar menganggap warga muslim Rohingya sebagai Migran gelap dari Bangladesh, walaupun mereka telah tinggal di Myanmar selama berabad-abad.
Aksi protes yang berlansung minggu kemarin di Sittwe, ibu kota negara bagian Myanmar dipimpin langsung oleh Partai dominan di Rakhine yaitu Partai Arakan, Aung Htay, seperti dikutip oleh Netral News yang dikutip dari Bangkok Post 20/3/17.
Diantara tuntutan mereka yaitu "Agar pemerintah dengan adil mengikuti undang-undang kewarganegaraan tahun 1982, dan kami tidak akan membiarkan pemerintah memberikan Kartu Warga Negara-nya kepada para pendatang gelap".
Diketahui sebelumnya, dua tahun lalu pemerintah Myanmar pernah menarik kartu putih Rohingya yang merupakan bagian dari rencana untuk mengusir warga warga minoritas tersebut keluar dari Myanmar dengan membatalkan hak warga negara dengan UU Hukum kewarganegaraan tahun 1982.
